Kebijakan yang kontroversial Kembali mencuat dari presiden jokowidodo. Yaitu dengan menunjuk mentrinya luhut binsar pandjaitan sebagai ketua dewan sumber daya air nasional. Ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan presiden (perpres) no 53 tahun 2022 tentang sumer daya air (SDA) nasional.
Kebijakan ini menjadi kontroversial karena menurut masyarakat terlalu banyak jabatan yang dirangkap oleh luhut, yang seolah olah tidak ada lagi orang lain yang mampu mengemban jabatan tersebut. Memang apa saja jabatan yang pernah dirangkap oleh luhut. Berikut datanya, Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, interim menteri KKP, wakil ketua komite penanganan COVID 19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPCPEN), ketua dewan pengarah penyelamatan danau nasional, dan beberapa lainnya.
Apa itu dewan sumber daya air nasional
Dalam pasal 1 ayat 1 tertulis, dewan sumber daya air adalah wadah/tempat koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi dewan sumber daya air nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain dewan sumber daya air kabupaten/kota.
Pasal 2 ayat 1. Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, di bentuk dewan SDA Nasional.
Yang mana ini Lembaga nonstruktural. Yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden,dan Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara kesatuan republik Indonesia.
Apa saja tugas dan fungsinya
Lembaga Dewan SDA nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas membantu presiden dalam:
- Menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi dan pengelolaan sumber daya air
- Memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
- Menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi pada tingkat nasional
Dan beberapa fungsi lainnya pada pasal 5 ayat 2:
- Koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.
- Koordinasi dalam penyusunan rancangan dalam penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai.
- Koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi
- Pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis, bidang sumberdaya air.
- Koordinasi dengan dewan sumber daya air provinsi, kota /kabupaten, termasuk wilayah sungai dan rangka pengelolaan sumber daya air
dan masih ada beberapa lagi tugas yang di emban oleh Lembaga ini.
Pendapat mengenai ditunjuknya luhut
Menurut Robertus Robert, sosiolog UNJ, dalam sudut pandang good governance gak bagus seakan akan sumber daya di sekitar kabinet kian tiris. Apa iya di Indonesia gak ada orang selain dia (luhut binsar pandjaitan), lalu dari segi manajemen apakah efektif. Dan menurutnya ini akan berdampak buruk, misalnya memilki otoritas yang luas di beberapa bidang akan mudah berbenturan dengan kepentingan yang lain.
Memang penunjukan ini sejatinya adalah hak prerogratif presiden, dalam situasi normal ini biasa saja dan akan dihormati. Namun dalam situasi yang tengah mengalami kegaduhan politik seperti saat ini. dimana mahasiswa dan masyarakat sedang turun kejalan dalam rangka menolak penundaan pemilu. dan pak LBP di baca masyarakat sebagai penggerak wacana ini. Akan menjadi perhatian tersendiri oleh masyarakat.
Ditambah pada kesempatan sebelum nya presiden Jokowi telah menunjukan kemarahanya kepada menteri menteri nya atau anggota kabinet. Tetapi tak lama berselang pak LBP malah di berikan jabatan baru.- pungkas kamhar lakumani/ DPP Partai Demokrat
Jubir PKS M kholid menambahkan bahwa ada tiga hal dalam menyikapi hal ini pertama ini menunjukkan bahwa bapak mentri luhut binsar pandjaitan adalah sosok menteri yang powerfull.karena pak jokowidodo memberikan jabatan” yang besar dan cukup strategis. Lalu ini juga menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk karena center of power hanya dikuasai oleh satu atau dua figure mentri tertentu yang mendominasi agenda krusial bangsa ini. Dan yang ke tiga ini menunjukkan weak leadership atau kepemimpinan yang lemah.
